KPPA Gelar Gerakan Stop Perkawinan Anak di Sulawesi Selatan

KPPA Gelar Gerakan Stop Perkawinan Anak di Sulawesi Selatan

MAKASSAR – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA), menggelar Gerakan Bersama Stop Perkawinan Anak. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Sabtu (2/11/2017).

Staf Ahli Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Fernandez Hutagalung menuturkan, perkawinan anak melanggar sejumlah hak asasi yang dijamin oleh Konvensi Hak Anak (KHA). Salah satunya adalah hak atas pendidikan.

“Sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak, usia layak menikah adalah di atas 18 tahun. Hal tersebut mempertimbangkan aspek psikologis, kesehatan, mental dan kesiapan ekonomi,” tuturnya.

Diketahui, Perkawinan anak merupakan bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap anak, serta pelanggaran terhadap hak anak. Khususnya hak untuk menikmati kualitas hidup yang baik dan sehat, serta hak untuk tumbuh dan berkembang sesuai usia

Bahkan berdasarkan data, Indonesia negara peringkat ke-7 didunia dan peringkat ke-2 di ASEAN (setelah Kamboja) dengan kasus perkawinan anak tertinggi. Salah satu provinsi di Indonesia yang turut menyumbangkan kasus perkawinan anak terbesar adalah provinsi Sulsel.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Andi Nurlina menyampaikan, perkawinan adalah hal yang sakral. Harus siap fisik, mental, dan spiritual dalam usaha membina keluarga.

“Kesiapan berkeluarga, harus ada kesiapan usia yang matang,” kata Nurlina.

Perkawinan anak adalah noda hitam dalam kehidupan anak sendiri. Bayi yang dilahirkan perempuan di bawah umur punya resiko kematian lebih besar.

Resiko kematian perempuan dan kelahiran anak adalah karena adanya pernikahan dini. Karena itu, orang tua harus dikedepankan dalam mendidik anak. Ketahanan keluarga saat ini menjadi benteng yang harus diperkuat.

“Perkuat akhlak anak. Ibu dan bapak wajib membimbing anak-anaknya,” tambahnya.

Diketahui, Gerakan Bersama Stop Perkawinan Anak pertama kali dideklarasikan oleh Menteri PPA 3 November lalu di Jakarta. KPPA berkomitmen dalam melakukan gerakan ini demi pemenuhan hak anak menuju Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030.

2018-03-02T08:43:17+00:00