KPPPA RI Gelar Forum Diskusi dengan Pengusaha Perempuan Papua Nugini

KPPPA RI Gelar Forum Diskusi dengan Pengusaha Perempuan Papua Nugini

 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA RI) melalui Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat, hari ini menerima kunjungan 54 pengusaha dan pelaku bisnis perempuan dari Papua Nugini. Kegiatan yang juga dihadiri oleh Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) ini diisi dengan forum diskusi yang mengangkat tema Peran Perempuan Indonesia dalam Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah.

 

Melalui forum diskusi ini, KPPPA RI dan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) berbagi gagasan dan wawasan seputar peran perempuan Indonesia dalam pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Partisipasi perempuan dalam pengembangan UKM di Indonesia diketahui cukup signifikan dalam menciptakan kemandiriannya dalam bidang ekonomi hingga berkontribusi dalam menggerakan roda perekonomian bangsa.

 

Berdasarkan data BPS pada 2014, sekitar 60% usaha kecil dan mikro di Indonesia digerakkan oleh perempuan. Data juga menunjukkan UKM terbukti mampu bertahan dari krisis moneter yang pernah menimpa Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Usaha mikro dan kecil pun mampu menyumbangkan sekitar 56,5% dari Produk Domestik Bruto; menyerap sekitar 66,7% tenaga kerja di sektor usaha mikro, dan kecil, yang sekitar 70% pelakunya adalah perempuan.

 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) berkomitmen kuat dalam meningkatkan kapasitas perempuan Indonesia dengan memberdayakan mereka melalui penguatan ekonomi perempuan. Banyak program yang telah dilakukan, diantaranya melalui pengembangan Industri Rumahan (IR). IR diharapkan dapat memberdayakan perempuan di bidang ekonomi untuk menyejahterakan kaum perempuan di bidang ekonomi tanpa harus mengganggu tugasnya di ranah domestik, seperti mengurus anak, mengurus rumah tangga dan lain-lain.

 

Menurut Sri Prihantini Lestari Wijayanti, Asisten Deputi Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha KPPPA RI, mendorong dan membuka peluang usaha bagi perempuan Indonesia merupakan komitmen pemerintah. “Pemerintah berkomitmen dalam memajukan, mendorong, membuka peluang usaha bagi perempuan Indonesia. Untuk itu, pemerintah terus melakukan pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi. Karena perempuan juga memiliki peran dalam pembangunan nasional. Berbagai komitmen terkait pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi semestinya dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Tentunya demi kemajuan kaum perempuan Indonesia dan demi terwujudnya kesetaraan gender yang hingga saat ini terus diperjuangkan. Ini sekaligus untuk meyakinkan bahwa Negara benar-benar ikut hadir dalam pembangunan perempuan Indonesia,” jelasnya.

 

Perempuan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga dan membangun kewirausahaan di Indonesia. Namun sayang, besarnya peran dan kontribusi perempuan dalam pembangunan perekonomian bangsa ini, belum diiringi dengan kepedulian banyak pihak untuk memperbesar akses dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha bisnis perempuan. Akses permodalan, akses bimbingan dan pelatihan sering kali menjadi persoalan klasik yang dihadapi perempuan pelaku usaha mikro dan super mikro.

 

Selain itu, Ikatan Wanita Pengusaha Perempuan Indonesia (IWAPI), sebagai organisasi yang berperan aktif dalam mendukung perempuan Indonesia agar mandiri dalam bidang ekonomi, terus memotivasi perempuan Indonesia. Rina Zoet, Sekretaris Jenderal IWAPI Pusat, mengatakan bahwa IWAPI senantiasa mendorong perempuan Indonesia agar menjadi pengusaha yang tangguh. “IWAPI secara aktif memotivasi perempuan Indonesia agar mandiri secara ekonomi. Kami melakukan ini dengan melakukan pendampingan. Dengan begitu, para perempuan Indonesia mampu membantu ekonomi keluarga, serta berkontribusi menggerakan roda perekonomian bangsa,” ungkapnya.

 

Berbagai langkah strategis ini juga dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tiga tujuan strategis, program unggulan KPPPA yaitu Three Ends atau Tiga Akhiri. Salah satunya yaitu End Women’s Barriers to Economic Acces atau Akhiri Kesenjangan Akses Ekonomi bagi Perempuan. Selain itu, juga meningkatkan kapasitas perempuan pelaku usaha dalam menghadapi tantangan ekonomi global seperti ASEAN Economic Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

2018-10-29T05:25:47+00:00